Ikhwan dan Jama’ah Asy-Syubban

Banyak orang yang bertanya, “Apa perbedaan antara Jama’ah Ikhwan dengan Jama’ah Asy-Syubban? Kenapa keduanya tidak bergabung dalam satu organisasi saja dan bergerak dalam satu manhaj yang satu pula?”

Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin menegaskan kepada mereka yang menginginkan kesatuan potensi dan kerjasama antar aktivis, bahwa Jama’ah Ikhwan dan Jama’ah Asy-Syubban–di Kairo- tidak pernah merasa bahwa keduanya berada di medan yang berbeda, sebaliknya mereka selalu merasa ada dalam satu medan dengan menjalin kerjasama yang kuat dan kokoh. Banyak masalah keislaman yang antara Ikhwan dan Asy-Syubban bisa seia-sekata dalam menyikapinya. Hal ini karena tujuan umum dari keduanya adalah sama, yakni bergerak dan beramal demi kejayaan Islam dan kebahagiaan kaum muslimin.

Hanya saja, ada perbedaan-perbedaan kecil dalam masalah uslub da’wah, langkah para aktifis, dan prioritas penyaluran potensi dari kedua jama’ah tersebut. Saya yakin akan tiba masanya di mana semua jama’ah islamiyah berada di dalam satu front. Dan waktulah yang akan menjamin realisasinya, insya Allah.

Ikhwan dan Partai Politik

  • Ikhwanul Muslimin berkeyakinan bahwa partai-partai politik yang ada di Mesir didirikan dalam suasana yang tidak kondusif. Sebagian besar didorong oleh ambisi pribadi, bukan demi kemaslahatan umum.[1]
  • Ikhwan juga berkeyakinan bahwa partai-partai yang ada, hingga kini belum dapat menentukan program dan manhajnya secara pasti. Semua mengaku akan berjuang demi kemaslahatan umat dalam segala aspeknya. Akan tetapi, bagaimana perincian kerjanya serta apa pula sarana dan prasarana yang mereka siapkan ke arah perwujudannya? Apa yang telah disiapkan dari sarana-sarana ini? Apa kendala-kendala yang mungkin muncul menghadang di medan pelaksanaan? Bagaimana pula cara penaklukannya? Jawaban atas semua pertanyaan itu tidak akan kita peroleh dari para pemimpin partai.[2]
  • Partai-partai yang ada tersebut juga sama sepakat dalam hal lain, yakni sangat berambisi untuk merebut kepemimpinan negara, melakukan berbagai kampanye partai, penghalalan segala cara untuk mencapai tujuan, dan mencela lawan-lawan politik yang tidak berhasil mencapai tujuannya.[3]
  • Ikhwan juga berkeyakinan bahwa hizbiyah (sistem kepartaian) seperti ini, karena tidak berdasarkan motivasi menegakkan Dienullah semata, justru akan merusak seluruh tatanan kehidupan, memberangus kemaslahatan, merusak akhlak, dan memporak-porandakan kesatuan umat. Dalam kehidupan-baik yang bernuansa khusus maupun umum- sistem kepartaian semacam ini hanya melahirkan dampak negatif.
  • Ikhwan juga berkeyakinan bahwa sistem perwakilan atau bahkan parlemen itu tidak membutuhkan sistem kepartaian dengan bentuknya seperti yang ada di Mesir sekarang. Jika tetap dengan bentuk yang ada sekarang, maka tidak mungkin akan berdiri pemerintahan yang berkoalisi dalam sebuah negara yang demokratis. Argumentasi yang mengatakan bahwa sistem parlemen tidak mungkin eksis kecuali harus ada partai-partai politik adalah argumentasi yang lemah. Banyak negara yang menggunakan Demokrasi Parlementer bisa berjalan dengan sistem partai tunggal. Dan itu sangat mungkin.[4]
  • Sebagaimana Ikhwan juga berkeyakinan bahwa ada perbedaan prinsip antara kebebasan berpendapat, berpikir, bersuara, berekspresi, menafsirkan sesuatu, musyawarah, dan nasehat –sebagaimana yang digariskan oleh Islam- dengan fanatisme terhadap pendapat, keluar dari lingkaran jama’ah (kaum muslimin), berusaha terus-menerus untuk memperluas jurang perpecahan di kalangan umat (dengan berafiliasi ke dalam partai-partai yang berbeda-beda) dan menggoncang kekuasaan pemerintahan yang resmi. Itulah konsekuensi logis yang ditimbulkan oleh hizbiyah dan ditolak oleh Islam bahkan diharamkan. Islam dalam semua syariatnya selalu menyerukan untuk bersatu dan bekerjasama. [5]

Ini adalah kesimpulan umum dari pandangan Ikhwan terhadap partai dan sistem juga menghimbau kepada raja agar membubarkan partai-partai yang ada ini, sehingga mereka bergabung menjadi satu dalam sebuah partai rakyat yang berbuat untuk kemaslahatan umat di atas kaidah-kaidah Islam daripada terpecah belah menjadi berbagai partai dan kepartaian yang ada di Mesir. Oleh karena itulah, pada zaman tersebut Ikhwan sudah menyerukan kepada para pemimpin partai untuk bersatu antara yang satu dengan yang lain. Ikhwan tidak akan pernah melayani kepentingan kelompok / individu tokoh tertentu yang sempit/ sesaat.

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tiada harganya, adapun yang memberi manfaat kepada manusia. Maka ia tetap di bumi.” (QS. Ar-Ra’d:17)

Saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara kami dari tokoh-tokoh partai yang ada, “Sesungguhnya hari di mana Ikhwan akan mempersembahkan geraknya kepada selain fikrah islamiyah yang telah diyakininya itu tidak mungkin akan mendiskreditkan partai tertentu, apapun alasannya. Akan tetapi Ikhwan punya keyakinan (dari kedalaman lubuk hati mereka) bahwa Mesir tidak mungkin akan bisa di-ishlah dan diselamatkan kecuali jika partai yang ada ini dibubarkan dan menyatu dalam sebuah partai negara yang bergerak dan bekerja untuk mengendalikan umat menuju keberhasilannya sesuai dengan petunjuk Al-Qur’anul Karim.[6]

Berkenaan dengan hal ini saya katakan, “Sesungguhnya Ikhwanul Muslimin berkeyakinan akan mandulnya sistem koalisi antar partai, dan koalisi semacam ini hanya merupakan obat penenang yang bersifat sementara, bukan obat yang sesungguhnya. Karena, betapa cepatnya orang-orang yang berkoalisi itu bubar dan kembali melakukan perang satu sama lain dengan peperangan yang lebih dahsyat daripada sebelum berkoalisi. Adapun obat yang paling mujarab adalah hendaknya partai-partai ini dihilangkan, karena mereka mungkin telah selesai memainkan perannya dan kondisi pun sudah tidak lagi membutuhkannya. Karena setiap zaman itu ada daulah dan tokoh-tokohnya yang khusus sebagaimana ungkapan sebagian orang.”[7]

Kesimpulan dari pendapat As Syahid dalam poin ini:

FAKTA: Partai-partai yang ada, karena tumbuh dari sistem politik barat, selalu mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan masing-masing. Bergabungnya individu dengan partai juga karena motivasi pribadi. Oleh karena itu Ikhwan berpendapat bahwa partai-partai semacam itu tidak cocok dengan Islam.

AKIBAT:

  1. Sistem hizbiyah menimbulkan ambisi pribadi dan golongan dalam penguasaan atas pemerintahan yang ada dan pada gilirannya menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar satu sama lain.
  2. Persaingan dapat meningkat menjadi ashabiyah/fanatisme partai, terkotak-kotak dalam berbagai partai yang berbeda, dan persaingan menjadi semakin meruncing
  3. Persaingan yang meruncing mendorong terjadinya penghalalan atas segala cara, demi tercapainya tujuan, saling merendahkan dan menghina, saling jegal dan saling intrik
  4. Penghalalan atas segala cara menimbulkan permusuhan dan membahayakan ukhuwah
  5. Sesudah itu muncullah perpecahan umat dan lebih jauh lagi, sebagian umat ada saja yang malah berkoalisi dengan musuh. Sementara itu di tingkat grass root (golongan rakyat paling bawah), rakyat yang tak faham politik hanya menjadi floating mass (massa mengambang) dan terkotak-kotak karena berbeda partai. Dan karena kebodohan akan mana yang esensi dan mana yang kulit-kulit saja, rakyat (umat) justru bertikai karena slogan yang kosong dari makna Islam dan kemuliaan Kaum Muslimin.
  6. Dan jika perpecahan umat terjadi, maka pada saat itu umat Islam menjadi lemah sementara kafirin menjalin networking sehingga menjadi kuat dan pada gilirannya negeri yang sesungguhnya mayoritas muslimin malah disetir perjalanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegaranya oleh minoritas kafirin yang bekerjasama dengan kafirin global-internasional. Berlakulah firman Allah Ta’ala QS 8:73,  “Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.”
  7. Karena bukti-bukti ini, maka As Syahid berpendapat bahwa sistem hizbiyah seperti ini Haram hukumnya karena menimbulkan mudharat besar.
  8. Ikhwan mengusulkan sebuah partai tunggal yang mengakomodasi kaum muslimin agar tidak ada bahaya terkotak-kotak/berpecah belah di antara mereka dan agar dapat dipilih pemimpin terbaik di antara mereka dan dibuat program terpadu untuk mereka.

Ikhwan dan Organisasi Mesir Al Fatat (mirip FPI di Indonesia)

Pada masa itu muncul Jama’ah Fatat ini dengan beberapa fenomena yang mencolok:

  1. Menggunakan kampanye-kampanye dan propaganda sehingga kemudian timbul isyu bahwa Ikhwan merupakan cabang Al Fatat. Pada kenyataannya Jama’ah Ikhwan telah didirikan lima tahun sebelum Jama’ah Mesir Al-Fatat.
  2. Ikhwan mengutamakan amal dan produktivitas, oleh karena itu isyu-isyu tadi tidak ditanggapi dan Ikhwan berpendapat biarlah waktu yang membuktikan.
  3. Bagi Ikhwan tidak ada masalah, sama saja apakah Ikhwan yang dianggap telah lebih dahulu merumuskan jalan jihad dan amal untuk Islam ataukah Jama’ah Mesir Al Fatat mengklaim sebagai yang pertama.
  4. Banyak orang yang mendambakan agar Jama’ah Mesir Al Fatat bersatu dengan Ikhwanul Muslimin. Tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah usulan yang baik dan mulia. Sungguh, tidak ada yang lebih indah melebihi keindahan sebuah persatuan dan ta’awun dalam kebaikan. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dirinci kecuali oleh perjalanan waktu itu sendiri. Namun baiklah, biarlah waktu yang memainkan perannya dan menentukan vonisnya, karena waktu adalah sebaik-baik penyeleksi dan pembeda. Ikhwan tidak mungkin berdiri (kapanpun) bergabung di belakang Al Fatat sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian orang. Sebabnya antara lain: (1) Di antara Jama’ah Mesir Al-Fatat telah melihat Ikhwan sebagai sebuah jama’ah kebajikan akan tetapi ia mengingkari manhaj Ikhwan yang lain. Padahal Ikhwan menganggap manhajnya telah syamil, tak dapat diambil sebagian saja. Justru kesyumuliyahan tersebut merupakan hal penting bagi Ikhwan. (2) Ikhwan melihat bahwa nilai-nilai Islam yang shahih belum matang dalam jiwa-jiwa para pengikutnya (Jama’ah Al Fatat), yang mana nilai-nilai itu sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan mereka dalam menyerukan da’wah islamiyah dengan ikhlas dan benar. (3) Salah satu bukti perbedaan nyata antara prinsip yang dianut Ikhwan dengan Al Fatat adalah pada masalah kontroversi gerakan Al Fatat dalam menghancurkan kedai-kedai minuman dan tempat-tempat maksiyat. Dalam memerangi gejala kemaksiyatan Ikhwan mengambil jalan untuk memerangi dari pangkal akarnya, dan mulai memberi peringatan keras kepada pemerintah agar melindungi rakyat dari proyek-proyek kemaksiyatan, hal ini bahkan dilakukan Ikhwan sebelum Al Fatat berdiri. Memang dalam hal ini pemerintahlah yang harus mengarah kepada kewajiban islaminya dan melindungi masyarakat dari ancaman kebejatan moral (akibat minuman keras) ini. Adapun pengrusakan terhadap kedai-kedai yang sudah berdiri, yang di dalamnya telah ada banyak pegawai yang bernafkah darinya, hanya akan menimbulkan persoalan lain sementara penghancuran fisik kedai tersebut tidak menjamin tidak akan muncul lagi penggantinya di kemudian hari, dan juga tidak mendidik masyarakat akan benar dan salah secara jelas. Bahkan sebagian masyarakat menjadi antipati.(4) Koran dari Jama’ah Mesir Al Fatat telah mengecam dan menuduh Ikhwan dengan berbagai tuduhan palsu, menuduh Ikhwan memusuhi dan mencela jama’ahnya, hal itu sama sekali tidak benar. Sungguh, kami para pengikut Ikhwan sama sekali tidak ada kepentingan di balik tulisan ini atau ingin mengambil suatu keuntungan darinya. Dan saya berharap ini merupakan nurani Ikhwan semuanya.
  5. Meskipun demikian (nomor 4), namun itu tidak berarti bahwa Ikhwan membenci Jama’ah Al Fatat, apalagi memeranginya, selama ia memproklamirkan diri bukan sebagai sebuah partai politik selama ia berbuat dan terus berbuat untuk memperjuangkan fikrah islamiyah dan mabadi’ Al-Islam. Inilah prinsip Ikhwan, sebagaimana telah diterangkan dalam pembahasan sebelumnya. Bahkan, alangkah bahagianya kami seandainya setiap aktifis bisa dipersatukan dalam kebajikan dan melangkah bersama menuju kebajikan. Ikhwan tidak ingin mencampuradukkan antara pembangunan dan penghancuran. Dan tentunya medan jihad selalu terbuka bagi siapa saja.

Konklusi dari sikap-sikap ini dalam bentuk manhaj atau kaidah pensikapan

  1. Terhadap harakah Islam yang lain yang mempunyai tujuan yang sama yaitu: Penegakkan Syari’at Islam di seluruh jagad raya, maka dengan Ikhwan tak ada perbedaan apapun kecuali uslub / cara berjuang. Ikhwan mempunyai cita-cita untuk pada akhirnya bergabung dengan harakah-harakah lain dalam penegakan Kekhilafahan Islam atau dimulai dengan bergabung bersama membentuk Jama’atul Muslimin. Dalam praktek sekarang, sikap Ikhwan adalah toleransi dan saling memahami perbedaan cara berjuang tadi dan menghindari permusuhan yang tidak perlu.
  2. Dalam mensikapi “serangan” dari gerakan-gerakan Islam yang tidak syamil dan mengambil sikap keras (tanpa fiqhud da’wah), Ikhwan menegaskan tidak dapat bergabung dengannya dengan cara “berdiri di belakangnya”, karena tidak mungkin yang syamil bergabung ke pada yang juz’i, jika sebaliknya, mungkin.
  3. Dalam mensikapi fenomena partai politik dalam sistem politik non Islami, yang diuraikan di sini adalah pandangan Asy Syahid Hasan Al Banna. Beliau tegas menolak hizbiyah karena mudharat yang ditimbulkannya. Meskipun saat ini sudah banyak pendapat tokoh Ikhwan lain yang dapat menerima pendirian partai politik, namun alasan penolakan Asy Syahid masih relevan untuk diperhatikan, karena alasan beliau bertolak dari kenyataan bahwa hizbiyah dalam sistem politik jahiliyah selalu bertumpu pada ambisi pribadi dan golongan untuk merebut kekuasaan, dan pada prakteknya telah meng-kotak-kotak-kan umat Islam dan menyeret kepada konflik yang dilarang dalam Islam. Dalam masalah perebutan kekuasaan, Ikhwan berprinsip “ishlahul hukumah” yaitu berusaha memperbaiki pemerintahan.
  4. Saat ini di mayoritas negeri-negeri muslim yang dipakai masih sistem politik non Islami. Maka jikapun berdiri partai politik Islam, keberadaannya haruslah menjalankan misi sebagai berikut (dalam upaya menghindari mudharat): (1) Misi sebagai pemersatu umat. (2) Dalam menentukan tujuan dan target partai, harus menghindari motivasi perebutan kekuasaan, baik dalam strategi maupun dalam penetuan target pemilu (3) Memberikan pemahaman yang benar sampai ke tingkat grass root, agar menghindari konflik dengan partai lain yang manapun (karena meskipun partai tersebut tidak berasaskan Islam, namun grass root mereka adalah umat Islam) (4) Tetap memperhatikan misi da’wah yang asholah yaitu: mengajak orang kepada Islam, bukan kepada partai. (5) Dalam aktivitasnya, program partai harus selalu bertujuan penyebarluasan syari’at Islam. (6) Partai difungsikan sebagai wadah pendidikan politik bagi kader tentang bagaimana mengelola masyarakat dan negara sesuai tuntutan syari’at yang abadi sepanjang zaman. (7) Partai tidak boleh terjebak pada qadhiyah far’iyah (permasalahan furu’/cabang) dan sesaat. Tetapi partai harus selalu berkonsentrasi pada permasalahan pokok (qodiyah mabda’iyah). (8) Sebagai sebuah pergerakan Islam yang berciri nukhbawi (organisasi kader) Partai harus selalu memikirkan kaderisasi dan profesionalisme kader, agar selalu dapat menyediakan stok kader-kader yang segar dan handal (profesional) untuk setiap level sesuai dengan pertumbuhan horisontal (meluas) dan vertikal (meninggi). Kaderisasi harus juga memperhatikan bakat dan minat kader sesuai kebutuhan lapangan. (9) Wakil-wakil partai di parlemen harus selalu berusaha memasukkan nilai-nilai syari’at Islam ke dalam berbagai produk undang-undang, sehingga lambat laun syari’at Islam dapat tegak dalam undang-undang dasar. (10) Wakil-wakil partai di pemerintahan haruslah selalu mengedepankan kepentingan umat dan semaksimal mungkin memperbaiki kondisi pemerintahan ke arah semakin bersesuaian dengan syari’at Islam.

 

Catatan Kaki:

[1] Risalah Pergerakan jilid 1 hal 314, alinea 2

[2] Risalah Pergerakan jilid 1 hal 314, alinea 3

[3] Risalah Pergerakan jilid 1 hal 314, alinea 3

[4] Risalah Pergerakan jilid 1 hal 315, alinea 1

[5] Risalah Pergerakan jilid 1 hal 315, alinea 2

[6] Risalah Pergerakan jilid 1 hal 316, alinea terakhir

[7] Risalah Pergerakan jilid 1 hal 317, alinea 1

One thought on “Sikap Ikhwan terhadap berbagai Organisasi 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s