Dari uraian sebelumnya telah kita ketahui bahwa hukum menegakkan khilafah/imamah adalah fardhu kifayah. Menurut Syaikh Sa’id Hawwa rahimahullah, ini sama halnya seperti jihad dan semacamnya. Jika ada yang menegakkannya maka gugurlah kewajiban ini bagi yang lainnya.

Imam Al-Mawardi rahimahullah mengatakan: “Apabila tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka dua golongan dari umat Islam yang menanggung dosa. Pertama, ahli memilih, yaitu ahlul halli wal ‘aqdi dari kalangan para ulama dan tokoh masyarakat, sampai mereka memilih seorang imam bagi umat. Kedua, ahli imamah, yaitu mereka yang memenuhi kriteria menjadi imam, sampai salah seorang di antara mereka diangkat sebagai imam.”

Namun, saat ini kita dihadapkan pada realita dimana kondisi umat Islam sangat tidak ideal dan belum memungkinkan untuk dapat melaksanakan kewajiban menegakkan imamah/khilafah. Mayoritas umat—di berbagai negeri Islam—kini berada dalam keadaan lemah; baik dalam aspek aqidah, pendidikan, tsaqafah, dakwah, soliditas, maupun akhlak.[1] Belum lagi ragam problematika akibat penjajahan begitu nyata terlihat: negeri-negeri muslim tercerai-berai, pengaruh dan penjajahan bangsa asing dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya mencengkram kuat; umat kini mengalami kemunduran peradaban, pola pikir  yang keliru merebak, dan kejiwaan mereka pun lemah. Di sisi lain, kekuatan internasional yang memusuhi Islam memiliki keunggulan perencanaan, pengorganisasian, dan sarana-sarana yang memadai.

Ringkasnya, kondisi umat hari ini bagaikan buih sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

يُوْشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُم الأُمَمُ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا” اَوَمِنْ قِلَّةٍ بِنَا يَوْمَئِذٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: “بَلْ اِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍكَثِيْرُوْنَ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَيْلِ، وَقَدْ نَزَلَ بِكُمُ الْوَهْنُ” قِيْلَ: وَمَا الْوَهْنُ يَارَسُوْلَ اللّهِ ؟ قَالَ: “حُبُّ الدُنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

“Kamu akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain sebagaimana orang-orang berebut melahap isi mangkok.” Para sahabat bertanya: “Apakah saat itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah?” Beliau menjawab: “Tidak, bahkan saat itu jumlah kalian banyak sekali tetapi seperti buih air bah dan kalian ditimpa penyakit wahn.” Mereka bertanya lagi: “Apakah penyakit wahn itu ya Rasulullah?” Beliau menjawab: “Terlalu cinta dunia dan takut kepada mati” (HR. Abu Daud).

Memperhatikan kondisi seperti itu, maka upaya penegakkan khilafah bukanlah gerakan parsial—yang hanya menyentuh aspek penanaman wa’yu siyasi (kesadaran politik) kepada umat. Lebih jauh dari itu, gerakan yang harus digalakan adalah gerakan terpadu yang menyentuh seluruh komponen bangunan Islam secara utuh meliputi penanaman aqidah, kesadaran ibadah, perbaikan akhlak, serta menggelorakan dakwah dan jihad di seluruh sisi kehidupan. Tentu saja kita harus memulainya secara pararel dengan memperhatikan sunnah tadarruj (kebertahapan) dan aulawiyat (prioritas)-nya.

Mari kita renungkan hadits yang diriwayatkan dari Muadz bin Jabal bahwa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ.

“Sukakah engkau aku kabarkan tentang pokok  segala urusan, tiang-tiang  dan puncak ketinggiannya?” Aku (Mu’adz bin Jabbal) berkata: “Baiklah ya Rasulullah.” Sabdanya: “Pokok segala urusan ialah Islam, tiang-tiang penguatnya ialah shalat dan puncak pelindungnya ialah jihad.” (HR. Tirmidzi, hadits hasan shahih).

Kita harus sabar dalam meniti jalan dan membangun fondasi yang kokoh. Menggiring manusia untuk bergabung lagi di bawah panji Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, menuntut langkah bertahap dalam penerapannya. Prinsip kebertahapan dalam penerapan syariat tidak terhenti setelah terhentinya wahyu dan disempurnakannya agama; karena yang menjadi masalah bukan pentahapan dalam penetapan hukum syariat, melainkan dalam penerapannya. Tanpa pentahapan, berbagai maslahat tidak dapat diwujudkan, terjadi kesulitan, dan semua manusia akan berpaling dari syariat.[2]

Pentingnya memperhatikan kebertahapan diantaranya tergambar dari apa yang disampaikan oleh ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha berikut ini.

إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنْ الْمُفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ بَلْ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ

“Sesungguhnya yang pertama-tama kali turun darinya (Al-Qur’an) adalah surat Al-Mufashshal[3] yang di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka. Dan ketika manusia telah condong kepada Islam, maka turunlah kemudian ayat-ayat tentang halal dan haram. Sekiranya yang pertama kali turun adalah ayat, ‘Janganlah kalian minum khamer.’ Niscaya mereka akan mengatakan, ‘Sekali-kali kami tidak akan bisa meninggalkan khamer selama-lamanya.’ Dan sekiranya juga yang pertamakali turun adalah ayat, ‘Janganlah kalian berzina..’ niscaya mereka akan berkomentar, ‘Kami tidak akan meniggalkan zina selama-lamanya.’ Ayat yang diturunkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam di Makkah yang pada saat itu aku masih anak-anak adalah: ‘Bal As Saa’atu Mau’iduhum Was Saa’atu Adhaa Wa Amarr.(QS. Al-Qamar: 46).’ Dan belumlah turun surat Al Baqarah dan An Nisa` kecuali aku telah berada di sisi beliau.” (HR. Bukhari).

Aspek aqidah dan ibadah harus diaplikasikan sekaligus. Sedangkan syariat, penyampaiannya kepada manusia dan aplikasinya pada realitas kehidupan itu bertahap. Sebagaimana ‘tali Islam’ itu bisa terurai ikatan demi ikatan—maksudnya bertahap, maka begitu juga upaya kembali kepadanya juga harus bertahap.

لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلاَمِ عُرْوَةٌ عُرْوَةٌ ، فَكُلَّمَا انْتُقِضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلاَةُ

“Ikatan Islam akan terurai satu demi satu, setiap kali lepas satu ikatan, manusia beralih kepada simpul yang lain. Simpul yang pertama kali lepas adalah hukum dan yang terakhir adalah shalat.” (HR Ahmad)

Salah satu prinsip yang juga harus dipertimbangkan dalam penerapan hukum—termasuk di dalamnya adalah penegakkan khilafah—, bahwa syariat membedakan antara kondisi ikhtiyari (normal) dengan kondisi idhtirari (darurat). Hingga sebagian ulama menyebutkan, jika ada orang yang tidak bisa membedakan antara kondisi normal dan kondisi darurat, berarti kemampuannya sangat terbatas. Nasihat ini disampaikan Ibnul Wazir dalam kitabnya al-Awashim wa al-Qawashim,

ومن لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار؛ فقد جهل المعقول والمنقول

“Orang yang tidak bisa membedakan antara kondisi ikhtiyari dan kondisi dharuri, berarti cara berpikirnya rendah dan banyak tidak tahu dalil.” (al-Awashim wa al-Qawashim, 8/174)

*****

Tegasnya siapa saja yang merindukan kembalinya khilafah, hendaknya ia mau memulai langkahnya itu sesuai taujih rabbani,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka (para khalifah) berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik”. (QS. Nur, 24: 55)

Berkenaan dengan ayat ini, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata:

“Ayat ini merupakan janji Allah Ta’ala bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih berupa pemberian khilafah bagi mereka di muka bumi sebagaimana yang telah diberikan kepada orang-orang sebelum mereka dari umat-umat sebelumnya. Janji ini mencakup seluruh umat. Ada yang berkata: ‘Ayat ini khusus untuk para shahabat.’ Namun hal itu tidak benar, karena beriman dan beramal shalih tidaklah terkhusus untuk mereka. Bahkan hal tersebut mungkin terjadi pada siapa saja dari kalangan umat ini. Maka barangsiapa yang mengamalkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya maka sungguh dia telah menaati Allah dan Rasul-Nya.” [4]

Ayat di atas dengan tegas memberikan arahan bahwa tegaknya kembali khilafah dan tamkin[5] adalah janji Allah Ta’ala kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih. Maka, langkah awal yang harus dilakukan saat ini adalah gerakan pembersihan iman dan aqidah serta meningkatkan—kuantitas dan kualitas—amal shalih,  dimulai dari diri, keluarga, masyarakat, dan seluruh pemimpin umat.

*****

Salah seorang reformis Islam abad ini, Syaikh Hasan Al-Banna rahimahullah merumuskan maratibul ‘amal (tingkatan amal) yang hendaknya dilakukan oleh setiap pribadi muslim dan juga gerakan dakwah demi tegaknya izzul Islam wal muslimin:

Pertama, perbaikan diri (ishlahu nafsih), sehingga menjadi pribadi yang memiliki kekuatan fisik (qawiyyul jism), akhlak yang kokoh (matinul khuluq), wawasan yang luas (mutsaqqaful fikri), mampu mencari penghidupan (qadirun ‘alal kasbi), aqidah yang bersih (salimul aqidah), ibadah yang benar (shahihul ibadah), kemampuan mengendalikan diri (mujahidun linafsih), kemampuan menjaga waktunya (harisun ‘ala waqtihi), kemampuan menata urusannya (munazham fi syu’unihi), dan bermanfaat bagi orang lain (nafi’un li ghairihi).

Kedua, pembentukan keluarga muslim (takwinu baitin muslim), yaitu dengan mengarahkan keluarganya agar menghargai pemahaman Islam, menjaga etika Islam dalam setiap aktivitas rumah tangganya, memilih istri yang baik dan menjelaskan kepadanya hak dan kewajibannya, mendidik anak-anak dan pembantunya dengan didikan yang baik, serta membimbing mereka dengan prinsip-prinsip Islam.

Ketiga, bimbingan masyarakat (irsyadul mujtama’), yakni dengan menyebarkan dakwah, memerangi perilaku kotor dan mungkar, mendukung perilaku utama, amar ma’ruf, bersegera mengerjakan kebaikan, menggiring opoini umum untuk memahami fikrah islamiyah, dan mencelup praktik kehidupan dengannya terus menerus.

Keempat, pembebasan tanah air (tahrirul wathan) dari setiap penguasa asing—non Islam—baik secara politik, ekonomi, maupun moral.

Kelima, memperbaiki kondisi pemerintahan (ishlahul hukumah) sehingga menjadi pemerintah Islam yang baik, yaitu yang mampu memainkan perannya sebagai khadimul ummah (pelayan masyarakat).

Yang dimaksud pemerintahan Islam adalah pemerintah yang anggotanya terdiri dari kaum muslimin yang menunaikan kewajiban-kewajiban Islam, tidak terang-terangan dengan kemaksiatan, serta konsisten menerapkan hukum-hukum dan ajaran Islam. Tidak mengapa menggunakan orang-orang non Islam—jika dalam keadaan darurat—asalkan bukan untuk posisi strategis.

Beberapa sifat pemerintahan Islam yang harus diwujudkan adalah: rasa tanggung jawab, kasih sayang kepada rakyat, adil terhadap semua orang, tidak tamak terhadap kekayaan negara, dan ekonomis dalam penggunaannya.

Sedangkan beberapa kewajiban yang harus ditunaikan pemerintahan Islam antara lain: menjaga keamanan, menerapkan undang-undang, menyebarkan nilai-nilai ajaran, mempersiapkan kekuatan, menjaga kesehatan, melindungi keamanan umum, mengembangkan investasi dan menjaga kekayaan, mengukuhkan mentalitas, serta menyebarkan dakwah.

Keenam, mempersiapkan seluruh aset di dunia untuk kemaslahatan umat Islam (i’adatul kiyani ad-dauli lil ummatil Islamiyah). Hal demikian itu dilakukan dengan cara membebaskan seluruh negeri, membangun kejayaannya, mendekatkan peradabannya, dan menyatukan kata-katanya, sehingga dapat mengembalikan tegaknya kekuasaan khilafah yang telah hilang dan terwujudnya persatuan yang diimpi-impikan bersama.

Ketujuh, penegakan kepemimpinan dunia (ustadziyatul ‘alam) dengan penyebaran dakwah Islam di seantero negeri. Sehingga tidak ada lagi fitnah dan agama itu hanya untuk Allah belaka (QS. Al-Baqarah: 193); Dan Allah tidak menghendaki, selain menyempurnakan cahaya-Nya (QS. At-Taubah: 32).[6]

*****

Kesiapan Negara Bersyariat

Dari rumusan langkah yang disampaikan Syaikh Hasan Al-Banna rahimahullah, tergambar  jelas bahwa penegakan  kembali khilafah membutuhkan usaha atau jihad yang panjang serta langkah-langkah yang banyak. Upaya itu hendaknya didahului oleh berdirinya pemerintahan Islami di negeri-negeri Islam. Dengan kata lain, perjuangan menuju tegaknya kepemimpinan Islam harus berawal dari tegaknya syariat Islam di negeri-negeri muslim. Untuk itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

Politisi muda muslim Indonesia, M. Anis Matta, menulis sebuah artikel yang bagus tentang penegakan syariat berjudul: Kesiapan Negara Bersyariat. Ia mengingatkan, penerapan syariat Islam tidak dapat dipandang sebagai sebuah proses perundang-undangan an sich. Akan tetapi ia merupakan sebuah proses yang menyeluruh, yang menandai terjadinya peralihan besar-besaran pada struktur ideologi, struktur budaya, dan struktur kekuasaan dalam sebuah masyarakat. Tentu saja peralihan itu mempunyai implikasi sangat besar dalam kehidupan masyarakat, sebab yang berubah adalah keseluruhan tatanan kehidupan mereka.

Tidak pernah ada sebuah negara yang menyatakan Islam sebagai ideologinya, melainkan ia pasti memasuki hari-hari panjang yang penuh keringat, air mata dan darah. Sejak Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam pindah ke Madinah, beliau harus menghadapi 68 kali pertempuran dan memimpin 28 diantaranya. Di zaman kita, setidaknya kita belajar dari Iran (1979) dan Sudan (1987). Begitu kedua negara itu menyatakan diri sebagai negara Islam, dunia segera bertindak; embargo.

Sejarah itu mengajarkan kepada kita, bahwa ada risiko yang harus ditanggung begitu sebuah negara menyatakan Islam sebagai jati dirinya. Risiko itu tidak hanya ditanggung oleh para pemimpinnya, tapi juga rakyat ikut menanggung –bahkan mungkin sebagian besar– risiko tersebut. Jika rakyat tidak benar-benar siap menghadapi risiko itu, boleh jadi merekalah yang akan menjadi musuh utama penerapan syariat Islam. Logika mereka sederhana: “karena Islamlah kami menderita”

Maka, menurut Anis, penyederhanaan yang berlebihan terhadap proses penerapan syariat Islam, hanya akan membuat kita bekerja di tengah ‘kejutan-kejutan’. Terlalu banyak fakta tidak terduga yang akan kita hadapi. Kita akan kesulitan mengantisipasinya. Dalam keadaan begitu, peluang gagal kita lebih besar. Menurutnya, kita perlu memenuhi syarat-syarat kesiapan menuju syariat Islam yang paripurna. Urutan persyaratan yang harus dipenuhi menurut Anis Matta adalah sebagai berikut,

Pertama, adanya komimen dan kekuatan aqidah pada sebagian besar kalangan kaum muslimin. Yaitu komitmen aqidah yang menandai kesiapan ideologi masyarakat Muslim untuk hidup dengan sistem Islam pada seluruh tatanan kehidupannya. Serta kekuatan aqidah untuk menampilkannya dalam kehidupan di lingkungan secara mempesona.

Kedua, supremasi pemikiran Islam di tengah masyarakat sehingga muncul kepercayaan umum bahwa secara konseptual Islamlah yang paling siap menyelamatkan bangsa dan negara. Dengan begitu Islam menjadi arah yang membentuk arus pemikiran nasional.

Ketiga, sebaran kultural yang luas dimana Islam menjadi faktor pembentuk opini publik dan –untuk sebagiannya– tersimbolkan dalam tampilan-tampilan budaya, seperti pakaian, produk kesenian, etika sosial, istilah-istilah umum dalam pergaulan dan seterusnya.

Keempat, keterampilan akademis yang handal untuk dapat mentransformasikan (legal drafting) ajaran-ajaran Islam kedalam format konstitusi, undang-undang dan derivasi hukum lainnya.

Kelima, kompetensi eksekusi yang kuat dimana ada sekelompok tenaga leadership di tingkat negara, yang visioner dan memiliki kemampuan teknis untuk mengelola negara. Merekalah yang menentukan –di tingkat aplikasi– seperti apa wajah Islam dalam kenyataan, dan karenanya menentukan berhasil tidaknya proyek Islamisasi tersebut.

Keenam, kemandirian material yang memungkinkan bangsa kita tetap survive begitu kita menghadapi isolasi atau embargo. Apabila siklus perekonomian tetap dapat berjalan di dalam negeri, maka itu sudah merupakan tanda kesiapan untuk lebih independen.

Ketujuh, kapasitas pertahanan yang tangguh, sebab tantangan eksternal yang mungkin kita hadapi tidak terbatas pada gangguan ekonomi, tapi juga gangguan pertahanan.

Kedelapan, koneksi internasional yang akan memungkinkan kita tetap eksis dalam percaturan internasional, atau tetap memiliki akses keluar begitu kita menghadapi embargo atau invasi.

Kesembilan, tuntutan politik yang ditandai dengan adanya partai-partai politik –bersama publik- yang secara resmi meminta penerapan syariat Islam di tingkat konstitusi. Partai-partai politik itu harus menjadikan Islam sebagai proposal politiknya. indikator ini perlu disebutkan terutama karena kita berbicara dalam konteks demokrasi. Tapi di luar konteks demokrasi, delapan indikator sebelumnya adalah cukup, ditambah dengan tuntutan publik tanpa partai politik.[7]

Pertanyaan besar saat ini: Berapakah indikator kesiapan yang sudah tersedia?

Anis menegaskan: “Semangat perjuangan haruslah senantiasa mendorong kita untuk bekerja keras dan lebih keras lagi. Tapi rasionalitas dan objektivitas haruslah mewarnai keseluruhan cara kerja kita, baik dalam menilai kemampuan internal ummat kita, maupun dalam menaksir kekuatan eksternal musuh-musuh umat.”

*****

Di dalam Risalah Mu’tamar Khamis, Syaikh Hasan Al-Banna rahimahullah mengulas tentang langkah-langkah lanjutan yang harus dilakukan umat Islam setelah berhasil meraih kekuasaan.

Pertama, harus ada konsolidasi antara bangsa-bangsa muslim, menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan, dan peradaban Islam secara umum.

Kedua, setelah itu membentuk persekutuan dan koalisi diantara mereka untuk mendirikan lembaga-lembaga keumatan dan mengadakan muktamar antar negara.

Ketiga, setelah itu membentuk persekutuan bangsa-bangsa muslim. Jika hal itu bisa diwujudkan dengan sempurna, akan dihasilkan sebuah kesepakatan untuk mengangkat imam yang satu.

*****

Bagaimanakah Format Daulah Khilafah Kontemporer?

Sebagai bahan diskusi dan kajian, ada sebuah gagasan tentang format daulah khilafah Islamiyah yang disampaikan Ketua Persatuan Ulama Muslim Sedunia, Syaikh Yusuf Qaradawi di sela-sela pertemuan tahunan di Istambul yang diadakan pada Rabu-Jumat, 20 – 22 Agustus2014. Beliau mengatakan,  “Khilafah Islamiyah yang didirikan pada zaman ini bisa dibentuk dari beberapa negara yang menerapkan syariah Islam sesuai dengan kehendak penguasa dan rakyat negara-negara itu. Bentuknya bisa federasi[8] atau konfederasi[9]. Tidak harus seperti khilafah zaman dulu.”[10]

Demikianlah pengantar kajian/diskusi ini kami sajikan. Semoga risalah sederhana ini dapat memberikan sumbangan informasi yang memadai.

Rabbi zidni ‘ilma, warzuqni fahma….

 

Lampiran:

  1. Ringkasan Pembahasan H. Sulaiman Rasyid tentang Fiqih Khilafah
  2. Urutan Khilafah Sepanjang Sejarah Islam

 

Catatan Kaki:

[1] Lihat madah: Ahwalul Musliminal Yaum

[2] Lihat: Visi Peradaban Komprehensif Al-Ikhwan Al-Muslimun, Maktaba Syameela, hal. 24.

[3] “Al-Mufashshal” adalah surah-surah pendek dalam al-Qur’an yang banyak dipisahkan atau diantarai oleh kalimat Basmalah. Dinamakan “al-Mufashshal” karena kata ini bermakna “yang dipisah-pisahkan”, berasal dari kata “al-Fashl” yang bermakna pemisahan.

[4] Fathul Qadir, 4/47

[5] Yang dimaksud dengan tamkin adalah mengokohkan, yaitu menjadikannya kokoh dengan silih bergantinya mereka dalam menduduki kekuasaan. Tidak hanya bersifat sebentar dan sementara waktu lalu menghilang dengan cepat.  (Lihat Fathul Qadir, 4/47, karya Al-Imam Asy-Syaukani)

[6] Lihat: Risalah Ta’alim, Hasan Al-Banna.

[7] Lihat: Kesiapan Negara Bersyariat, M. Anis Matta, Lc.

[8] Negara federasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut negara federal. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas. Ini berbeda dengan sebuah negara kesatuan, di mana biasanya hanya ada provinsi saja. Kelebihan sebuah negara kesatuan, ialah adanya keseragaman antar semua provinsi. (wikipedia.org)

[9] Negara Konfederasi, adalah negara yang merupakan bentukan dari beberapa negara berdaulat untuk merumuskan sebuah pemerintahan bersama. Perbedaan antara negara federal dan negara konfederasi adalah pada persoalan kedaulatan negara-negara yang bergabung didalamnya. Negara federal tidak terbentuk dari gabungan negara-negara berdaulat, sedangkan negara konfederasi terbentuk atas gabungan negara-negara berdaulat. Maka keputusan negara konfederasi tidak mengikat seluruh warga negaranya. (astalog.com)

[10] Gagasannya ini sebelumnya telah beliau singgung pula dalam bukunya yang berjudul Min Fiqh ad-Daulah fil Islam.

One thought on “Khilafah (Bag. 7): Berjuang Menegakkan Kembali Khilafah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s