Di awal perlu ditegaskan bahwa kata Khilafah, Imamah, atau Imaratul Mu’minin adalah sinonim, sebagaimana dikatakan Imam An-Nawawi rahimahullah,

وَالإِمَامَةُ وَالْخِلاَفَةُ وَإِمَارَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ مُتَرَادِفَةٌ، وَالْمُرَادُ بِهَا الرِّياَسَةُ الْعَامَّةُ فِي شُؤُوْنِ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا

“Imamah, Khilafah dan Imaratu al-Mukminin adalah sinonim. Yang dimaksud dengannya adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia.”[1]

Imam Al-Mawardi rahimahullah berkata,

الْإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

“Imamah (kepemimpinan) merupakan term bagi wakil kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.[2]

Disebutkan dalam al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah sebagai berikut,

وَهِيَ رِئَاسَةٌ عَامَّةٌ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا نِيَابَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُسَمَّى أَيْضًا الإْمَامَةَ الْكُبْرَى

“Itu adalah kepemimpinan umum dalam agama dan dunia sebagai wakil dari  nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan dinamakan juga Imamah Al kubra.”[3]

Khilafah disebut Al-Imamatul Kubra karena ia merupakan kepemimpinan tunggal atau negara internasional bagi seluruh umat Islam. Syaikh Yusuf Qaradhawi dalam bukunya Min Fiqhud Daulah Fil Islam menyebutkan salah satu sifat negara yang dibangun Islam adalah negara internasional/global,

“Islam bukanlah negara rasisme dan regionalisme, tidak didirikan berdasarkan batas-batas geografis. Akan tetapi, negara ini pada dasarnya adalah suatu negara yang terbuka bagi setiap orang yang mengimani berbagai prinsipnya secara sukarela tanpa paksa. Negara Islam adalah negara internasional, karena risalah Islam adalah risalah internasional. Negara Islam dibangun berdasarkan aqidah dan pemikiran. Dalam negara ini semua perbedaan akan mencair; seperti perbedaan suku, negeri, bahasa dan warna kulit. Semua rakyat disatukan oleh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rasul, dan Kitab yang satu. Mereka disatukan oleh hati yang satu, syiar yang satu, syariat yang satu, akhlaq yang satu. Dengan demikian terbentuklah umat yang satu, baik lahir maupun batin….Hal ini tidak berarti bahwa negara Islam menolak kehadiran non muslim dalam wilayahnya. Bahkan negara Islam menyambut mereka dan berjuang melindungi mereka, selama mereka menerima berbagai ketentuan sipil syariat Islam. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan aqidah, ibadah dan ketentuan-ketentuan perorangan yang mereka miliki, maka mereka bebas menjalankannya sesuai dengan ajaran agama mereka.”[4]

Lebih lanjut, Syaikh Qaradhawi mengatakan bahwa Khilafah Islamiyah bukan hanya sekedar pemerintahan Islam di suatu daerah, tapi ia juga harus menerapkan nilai-nilai Islam sepenuhnya kepada rakyatnya. Pemerintahan ini ditegakkan berdasarkan tiga prinsip:

Pertama, kesatuan wilayah Islam. Betapapun beragamnya tanah air dan negeri Islam, semua itu merupakan wilayah yang satu dan umat yang satu pula.

Kedua, kesatuan referensi legislasi, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah.

Ketiga, kesatuan kepemimpinan pusat yang dibawahi oleh Imam Tertinggi atau Khalifah.

Namun, sebagian pihak ada pula yang memahami khilafah/imamah bisa berbentuk negara nasional untuk sebagian umat Islam. H. Sulaiman Rasyid, dalam bukunya Al-Fiqhul Islami—sebuah buku fiqih Islam yang monumental bagi muslimin Indonesia—menyinggung tentang hal ini; beliau berkata: “Al-Khilafah dapat ditegakkan dengan perjuangan umat Islam yang teratur menurut keadaan dan tempat masing-masing umat, baik berbentuk nasional untuk sebagian umat Muslimin yang merupakan suatu bangsa yang memperjuangkan suatu negara yang telah mereka tentukan batas-batasnya, sebagaimana telah terjadi mulai dari Khilafah Umawiyah, Khilafah Abbasiyah dan lain-lain sesudah itu diakui dan dita’ati oleh ulama Muslimin. Atau berbentuk umum (internasional) untuk seluruh Islam sedunia.

Bentuk yang kedua inilah yang sering kita dengar dibicarakan oleh pemimpin-pemimpin Islam yang terkemuka, seperti gerakan Syaukat Ali bersama saudaranya Mohammad Ali di India; demikian pun di tempat lain-lain oleh pemimpin-pemimpin Islamlainnya. Memang diakui bahwa bentuk yang kedua ini lebih baik, tetapi selama negara-negara yang penduduknya kaum Muslimin masih dikuasai oleh kekuatan tangan penjajah, bentuk yang kedua itu tidak akan berhasil dan tidak berarti.”[5]

Kepemimpinan Islam pun menurut mereka dapat ditegakkan tanpa melihat sistem dan bentuk formalnya, baik itu khilafah maupun kerajaan; asalkan dibangun berdasarkan prinsip musyawarah, keadilan, kesamaan, penegakan hukum syariat, dan kemaslahatan umat.

Karena itu, menurut mereka, andaipun kepimpinan atau pemerintahan itu menggunakan terma kekhilafahan Islam, tetapi jika syariat tidak dilaksanakan, kezaliman dan kekejaman merajalela, maka tidak patut disebut sebagai kepemimpinan khilafah yang syar’i.

Suatu saat ’Umar bin Khaththab bertanya kepada Salman Al-Farisi tentang perbedaan raja dan khalifah;  Salman kemudian menjawab, “Apabila engkau mengumpulkan dari bumi kaum muslimin dirham (harta) baik sedikit ataupun banyak, yang kemudian engkau pergunakan tidak sesuai dengan haknya, maka engkau adalah raja. Adapun khalifah, maka ia berbuat adil kepada rakyat, membagi antara mereka dengan sama rata, sangat memperhatikan mereka (rakyatnya) sebagaimana perhatiannya seorang laki-laki terhadap anggota keluarganya atau seperti orang tua kepada anaknya, dan memutuskan perkara di antara mereka dengan Kitabullah” [6]

Sebaliknya meskipun suatu kepemimpinan dan pemerintahan berbentuk kerajaan, republik, atau yang lainnya, namun syariat dilaksanakan, keadilan dan kebajikan merata, maka ia dikatakan sebagai khilafah dan pemimpinya layak disebut sebagai Khalifah atau Amirul mukminin. Sebagaimana Allah Ta’ala memanggil Nabi Dawud sebagai Khalifah meskipun beliau berkedudukan sebagai Nabi dan Raja Bani Israil. Begitu pula Umar bin Abdul Aziz, dalam pemerintahan Dinasti Umayah, dan Harun Al Rasyid dalam Dinasti Abasiyah, meskipun keduanya dipilih bukan berdasarkan syura seperti para Khulafaur Rasyidin, keduanya diakui sebagai Khalifah dan Amirul Mukminin.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

ويجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين ‏[‏خلفاء‏]‏ وإن كانوا ملوكا، ولم يكونوا خلفاء الأنبياء بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر، قالوا فما تأمرنا ‏؟‏ قال‏:‏ فوا ببيعةالأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم‏)‏‏.‏ فقوله‏:‏‏(‏فتكثر‏)‏ دليل على من سوى الراشدين فإنهم لم يكونوا كثيرا‏.‏ وأيضا قوله‏:‏‏(‏فوا ببيعة الأول فالأول‏)‏ دل على أنهم يختلفون، والراشدون لم يختلفوا‏

”Boleh saja menyebut khalifah terhadap orang-orang yang memimpin setelah era Khulafaur-Rasyidin, walaupun mereka sebenarnya adalah raja dan bukan pula sebagai pengganti para Nabi. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab shahih mereka dari Abi Hurairah radhiyallahu ’anhu, dari Rasulullah shallallaahu ’alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda: ‘Adalah Bani Israil dibimbing oleh banyak nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, maka digantikan oleh nabi yang lain. Tidak ada nabi lagi setelahku. Dan kelak akan ada beberapa khalifah yang kemudian menjadi banyak’. Mereka (para shahabat) bertanya: ‘Apa yang engkau perintahkan kepada kami ?’ Beliau shallallahu ’alaihi wasallam menjawab: ‘Patuhilah khalifah yang mendapatkan baiat yang pertama, dan penuhilah hak mereka. Karena Allah kelak akan meminta  pertangungjawaban atas kepemimpinan mereka’. Sabda Nabi shallallaahu ’alaihi wasallam : fataktsuru (فتكثر) adalah sebagai dalil bahwasanya yang beliau maksudkan adalah khalifah selain Al-Khulafaur-Rasyidin, karena Al-Khulafaur-Rasyidin tidak banyak jumlahnya. Dan juga sabda Nabi shallallahu ’alaihi wasallam: fuu bi-bai’atil-ula fal-ulaa (فوا ببيعة الأول فالأول); menunjukkan bahwasannya mereka berselisih, padahal Khulafaur-Rasyidin itu tidaklah berselisih”[7]

Ikhtilaf (perbedaan pendapat) di kalangan para ulama berkaitan dengan format khilafah apakah harus berwujud kepemimpinan tunggal ataukah boleh berbilang akan dibahas lebih lanjut secara ringkas. Insya Allah.

Baca risalah selanjutnya: Khilafah (Bag. 4): Dasar Kewajiban dan Hukum Menegakkan Khilafah/Imamah

 

Catatan Kaki:

[1] al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab (XXI/26)

[2] Al Ahkam As Sulthaniyah, Hal. 3. Mawqi’ Al Islam.

[3] Al Mausu’ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, 6/196. Wizarat Al Awqaf wasy Syu’un Al Islamiyah.

[4] Fiqih Negara, Yusuf Qaradhawi, hal. 31 – 32

[5] Al-Fiqhul Islami, H. Sulaiman Rasyid, hal. 465.

[6] Ath-Thabaqatul-Kubra, Ibnu Sa’ad 3/306

[7] Majmu’ Al-Fatawa, 35/20

Advertisements

One thought on “Khilafah (Bag. 3): Definisi Khilafah/Imamah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s