Pemerintahan Islam

 

Oleh: Surya Darma, Lc.

Apa yang mau dijadikan rujukan untuk mengatakan bahwa format pemerintahan Islam itu harus begini dan harus begitu. Katakanlah kewajiban syuro. Bagaimana jabaran dan mekanismenya dalam pokitik pratis ? Padahal pada setiap pemilihan khalifah saja terdapat perbedaan. Abubakar terpilih dalam sebuah “informal meeting” di balairung (Saqifah) Bani Saidah, sedang Umar ada kesan telah “dipatok” sebagai putra mahkota oleh Abubakar. Dari sini saja sebenarnya secara teoritis kita punya peluang untuk mengembangkan dan melebarkan makna syuro sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Terminologi ahlul halli wal aqdi, misalnya, tak lebih ungkapan Arab. Hari ini ia sepadan dan sebangun dengan lembaga bernama parlemen. Substansinya sendiri merujuk kepada kapasitas dan integritas. Jadi siapa saja yang dinilai layak dari sisi ini, silahkan diajukan atau dipilih untuk duduk di lembaga ahlul halli wal aqdi.

Kelemahan kita hari ini adalah terlalu terpaku pada sisi tertentu dari fragmen sejarah sehingga khazanah politik praktis Islam yang begitu beragam dan luas menjadi sempit dan -tentu saja- menyusahkan. Begitu pula dengan model pemerintahan. Alih-alih memfokuskan kajian dan waktu kita untuk menangkap substansi dan milestone dari setiap kebajikan yang pernah diperlihatkan dan dipraktikkan oleh penguasa adil dan bijak di masa lalu, kita malah menjebak diri pada debat terminologi yang sesungguhnya tidak mengandung konsekwensi apapun. Umar bin khattab tidak terlalu “baper” dengan istilah khalifatur rasul yang disandang Abubakar. Sahabat Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas juga tidak terlalu mengejar alasan Muawiyah menunjuk Yazid, putranya, sebagai penggantinya.

Prof. Amin As Syinqithi, dalam bukunya “Khilaf Siyasi Bainas sahabah” (perbedaan politik di kalangan sahabat), dengan menukil buku “Khilafah wal Imam”, karya Ibn Taimiyah, mengatakan bahwa sahabat dan ahli teori politik Islam selalu fokus pada kapasitas dan integritas penguasa dalam kaitannya dengan pengelolaan negara. Mereka tidak berdalam-dalam pada tema yang terkait bentuk atau nama. Menurut Amin, ada 2 kwalitas utama yang menjadi acuan para sahabat dan teoritisi politik Islam dalam meneropong layak tidaknya seseorang menjadi pemimpin: sifat amanah dan ketegasannya (al amanah wal quwwah). Tapi menemukan dua sifat ini menyatu sekaligus dalam satu sosok bukanlah pekerjaan mudah. Ada yang amanah tapi lemah dari sisi kekuatan. Ada yang kuat tapi kurang amanah. Itulah sebabnya, kata Amin, meski awalnya menolak karena merasa lemah, tapi Abubakar akhirnya tenteram dan bersedia menjadi khalifah karena Umar berjanji bahwa ketegasannya akan menyertai Abubakar sekaligus menambalnya sehingga pengelolaan negara tetap baik dan aman. Itu juga sebabnya Khalid bin Walid, meski dinilai ‘kurang amanah’, tapi Abubakar tetap mempertahankannya sebagai panglima karena dikenal tegas dan jago dalam taktik militer. Dan akhirnya kita membaca dalam sejarah, seketika Umar memegang tongkat kepemimpinan, saat itu juga ia memecat Khalid dari posisinya sebagai panglima perang. Umar tidak butuh Khalid karena ia sendiri adalah sosok yang kuat dan tegas. Dan dari alasan inilah bermunculan nama gubernur yang lebih dikenal unggul dari sisi moralitas tinimbang ketegasannya, seperti Abu Musa Al Asyari atau Said bin Amir yang tercatat dalam sejarah sering telat atau tidak ngantor lantaran menunggu bajunya kering karena jumlahnya yang sangat terbatas.

Praktik dan teori politik Islam beragam. Dan disinilah justru kekuatannya. Ia menawarkan lanskap ijtihadi sekaligus membuka peluang untuk merumuskan pola politik yang paling kompatibel dengan semangat dan tuntutan zaman. Dengan itu kita bisa memiliki ruang gerak dari sisi legislasi yang lebih fleksibel . Mematok bahwa bentuk pemeritahan Islam harus begini dan begitu sesungguhnya ahistoris dan dari sisi argumentasi syariat sangat lemah.

Dari sini kita bisa memahami kejeniusan Abdurrahman bin Auf untuk mengatasi “dead lock” yang terjadi saat pemilihan pengganti Umar bin Khattab. Meski satu persatu anggota ahlul halli wal aqdi, semisal Ibn Auf sendiri, Saad bin Abi Waqqas, Thalhah dan Zubeir bin Awwam, menyatakan diri mundur dari pencalonan, tapi Ali secara terbuka menyatakan siap jadi amirul mukminin pengganti Umar. Akan halnya Utsman, meski tidak menyatakan menolak dengan terbuka, tapi semua orang juga tahu sifat pemalu menantu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam itu. Ya, ia hanya diam tapi itu sudah cukup untuk dipahami bahwa Utsman sebenarnya juga siap menjadi amirul mukminin.

Akhirnya Abdurrahman bin Auf tidak lagi melibatkan sahabat utama sebagai ahlul halli wal aqdi untuk memilih, tapi malah melakukan “istifta’ aam” (referendum) yang diikuti seluruh warga kota Madinah. Ibn Auf sungkan memperhadapkan kedua tokoh utama itu secara lansung dengan tokoh sahabat lainnya anggota ahlul halli wal aqdi bentukan Umar bin Khattab. Dengan “pemilu kota Madinah”, Ibn Auf bukan saja berhasil menghantar umat memilih pemimpin barunya, tapi juga sukses menyingkirkan semua hambatan dan beban politis dan psikologis yang mungkin muncul jika pola ahlul halli wal aqdi pola lama itu tetap dipertahankan. Ini yang disebut efektifitas politik hari ini.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s